TAK KUNJUNG TERANG DUGAAN KORUPSI SETDA KONAWE, FRAKSI MAHASISWA KONAWE DESAK POLDA SULTRA AMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA

KENDARI – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan dan minum (mamin) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Konawe senilai Rp9,2 miliar terus menjadi sorotan publik. Fraksi Mahasiswa Konawe (FM Konawe) yang berada di bawa naungan Fraksi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (FM SULTRA) secara tegas mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Polres Konawe melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra.

Desakan tersebut muncul menyusul belum adanya kejelasan signifikan dalam perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2023. FM Konawe menilai, lamanya proses penanganan perkara tanpa kejelasan mengenai pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ketua Fraksi Mahasiswa Konawe, Candra, menegaskan bahwa perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dan transparansi dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

"Perkara ini sudah terlalu lama menjadi perhatian publik, tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kami mempertanyakan sejauh mana keseriusan penyidik dalam menuntaskan perkara ini. Jangan sampai lambannya penanganan justru menimbulkan persepsi adanya intervensi atau kepentingan tertentu yang menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kami mendesak Kapolda Sultra untuk mengambil alih penanganan perkara ini melalui Ditreskrimsus Polda Sultra demi menjamin objektivitas, independensi, dan transparansi penyidikan," tegas Candra.

Lebih lanjut, FM Konawe menilai bahwa setiap hambatan dalam proses penyidikan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan audit kerugian keuangan negara, kelengkapan administrasi, maupun pengumpulan alat bukti, harus disampaikan secara proporsional dan transparan. Hambatan tersebut tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi berlarut-larutnya penanganan perkara tanpa perkembangan yang jelas.

FM Konawe juga menegaskan bahwa pengambilalihan perkara oleh Polda Sultra bukan dimaksudkan untuk mendahului proses hukum ataupun mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan sebagai langkah pengawasan dan upaya memastikan bahwa penanganan dugaan tindak pidana korupsi berjalan secara profesional, independen, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, Fraksi Mahasiswa Konawe menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Markas Polda Sultra dalam waktu dekat. Dalam aksi tersebut, FM Konawe juga akan menyerahkan surat permohonan resmi kepada Kapolda Sultra agar penanganan perkara dugaan korupsi anggaran makan dan minum Setda Kabupaten Konawe senilai Rp9,2 miliar dapat diambil alih oleh Ditreskrimsus Polda Sultra.

"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas menjadi catatan pemeriksaan atau sekadar isu yang berulang di ruang publik. Uang yang dikelola merupakan uang rakyat, sehingga setiap dugaan penyimpangan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. Kami akan terus mengawal perkara ini sampai terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Polda Sultra harus hadir untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum," tutup Candra.