HMI Cabang Kendari Soroti Penyadapan Presiden RI, Minta Polri Evaluasi Total, Isu Dugaan Keterlibatan Kapolda Sultra Mencuat

KENDARI — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari angkat bicara dan menyampaikan keprihatinan serius atas mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyeret perhatian publik terhadap tata kelola dan pengawasan sistem penyadapan di lingkungan Bareskrim Polri.

Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Yusril, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai perkara teknis semata. Dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan merupakan persoalan serius yang menyangkut supremasi hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta integritas institusi penegak hukum.

Sorotan publik turut mengarah kepada Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Himawan Bayu Aji, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri pada periode Desember 2023 hingga Mei 2026. Periode tersebut beririsan dengan rentang waktu dugaan penyadapan ilegal yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Yusril, posisi Himawan Bayu Aji sebagai mantan Dirtipidsiber pada periode yang berkaitan dengan dugaan perkara tersebut merupakan alasan yang patut bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman secara objektif. Publik berhak mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara kewenangan, kebijakan, maupun aktivitas operasional yang berlangsung selama masa jabatannya.

"Jangan sampai jabatan menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan. Jika memang terdapat dugaan keterkaitan, maka harus diklarifikasi dan diuji melalui proses hukum. Tidak boleh ada keistimewaan dalam penegakan hukum, sekalipun yang disorot adalah pejabat tinggi kepolisian," tegas Yusril.

HMI Cabang Kendari menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut individu, melainkan juga menyangkut integritas institusi kepolisian dan kepercayaan publik. Karena itu, Kapolri dan pihak terkait didesak memastikan proses penelusuran berjalan objektif, independen, dan bebas dari intervensi.

"Kami tidak ingin dugaan ini berhenti menjadi polemik di ruang publik. Harus ada kejelasan. Jika tidak terlibat, buktikan melalui klarifikasi yang terbuka. Namun, apabila ditemukan bukti keterlibatan atau pelanggaran hukum, siapa pun harus bertanggung jawab. Hukum tidak boleh tunduk pada pangkat dan jabatan," lanjutnya.

HMI Cabang Kendari memandang bahwa jabatan strategis di lingkungan penegakan hukum bukanlah ruang yang bebas dari pertanggungjawaban. Semakin tinggi kewenangan seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang harus dipenuhi.

“Apabila dalam proses penyidikan ditemukan fakta mengenai akses, kewenangan, komunikasi, persetujuan, maupun kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), maka seluruh pihak yang memiliki relevansi terhadap perkara tersebut harus dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum.” Lanjut Yusril

Menurut Yusril, jabatan strategis yang pernah diemban Himawan Bayu Aji di lingkungan Bareskrim Polri harus menjadi bagian dari perhatian dalam mengusut persoalan tersebut. Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai sejauh mana kewenangan, tanggung jawab, serta peran pejabat terkait dalam tata kelola dan penggunaan sistem penyadapan pada masa itu.

"Jangan berlindung di balik jabatan. Ketika seseorang pernah menduduki posisi strategis dalam institusi penegak hukum, maka tanggung jawab dan kebijakan selama masa jabatannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendesak agar dugaan yang berkaitan dengan Himawan Bayu Aji didalami secara serius, objektif, dan transparan," tegas Yusril.

Ia menambahkan, pergantian jabatan dari Dirtipidsiber Bareskrim Polri menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara tidak boleh menghilangkan ruang pertanggungjawaban atas dugaan persoalan yang terjadi pada masa jabatan sebelumnya.

HMI Cabang Kendari mendesak Kapolri dan pihak berwenang untuk memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Apabila ditemukan bukti yang menghubungkan Himawan Bayu Aji dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

"Jabatan boleh berganti, tetapi pertanggungjawaban hukum tidak boleh ikut berganti. Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda dalam penegakan hukum. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat," tutup Yusril.