FORGEMA SULTRA SOROTI DUGAAN PERSELINGKUHAN BUPATI KONKEP

Kendari - Forum Gerakan Mahasiswa (Forgema) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti secara serius informasi dugaan perselingkuhan yang mengaitkan Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Rifqi Saifullah Razak,dengan seorang pegawai PPPK di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara berinisial YH alias Osin.

Persoalan ini menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai gosip personal. Ketika dugaan tersebut menyangkut seorang kepala Daerah, persoalannya bergeser menjadi pertanyaan mengenai integritas, keteladanan, kepatutan, dan moralitas seorang pejabat publik.

Penanggung Jawab Forgema Sultra, Abdul Rahman Fathur, menilai munculnya dugaan seperti ini semakin memperlihatkan problem yang lebih besar, krisis keteladanan di tengah jalanya roda pemerintahan.

Pejabat publik kata dia,  bukan hanya pemegang kewenangan administratif. Mereka adalah figur yang memperoleh mandat dari masyarakat dan semestinya menunjukkan perilaku yang dapat menjadi teladan. Karena itu, ketika seorang kepala daerah dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan, masyarakat berhak mempertanyakan apakah pejabat tersebut masih memiliki kelayakan moral untuk terus memimpin.

“Kami tidak sedang menghakimi seseorang berdasarkan rumor. Kami sedang mempertanyakan integritas seorang pejabat publik ketika namanya terseret dalam dugaan persoalan moral yang serius. Kalau informasi itu tidak benar, bantah dengan terang dan buktikan. Tetapi kalau dugaan itu terbukti, jangan berharap jabatan menjadi tameng untuk mempertahankan kekuasaan," kata Abd Rahman Fatur kepada awak media ini, Kamis (13/08/2026).

Menurut Rahman, krisis pemerintahan tidak hanya diukur dari korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau buruknya pelayanan publik. Krisis juga terjadi ketika pejabat kehilangan keteladanan moral dan masyarakat mulai mempertanyakan kelayakan figur yang mereka percayakan untuk memimpin.

Kepala daerah memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa karena setiap tindakan dan sikapnya dapat memengaruhi wibawa institusi pemerintahan.

Oleh sebab itu, Rahman mendesak Rifqi Saifullah Razak untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan menyeluruh mengenai dugaan hubungan dengan YH alias Osin.

Selain itu, Forgema juga menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti benar berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Rifqi Saifullah Razak harus menunjukkan sikap bertanggung jawab secara moral dengan mempertimbangkan pengunduran dirinya sebagai Bupati Konawe Kepulauan.

“Jabatan kepala daerah bukan tempat berlindung ketika kepercayaan publik telah runtuh. Kalau benar terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan keteladanan seorang pemimpin, mundur adalah bentuk pertanggungjawaban moral, bukan kekalahan politik,” tegasnya.

Lebih lanjut aktivis jebolan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menjelaskan, tidak ingin persoalan ini menjadi ruang penghakiman tanpa bukti. Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Pihak yang dituduh juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

Namun, Rahman menolak apabila persoalan ini ditutup hanya dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan urusan pribadi.

"Ketika persoalan personal seorang pejabat telah menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan keteladanan, publik berhak meminta penjelasan," jelasnya.

Konawe Kepulauan tambah dia, membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga mampu menjaga kehormatan jabatan dan kepercayaan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat terus diminta percaya kepada pemerintah, sementara perilaku pejabatnya justru menimbulkan krisis kepercayaan," tutupnya.