Pimpin LKBHMI Cabang Kendari, Alfansyah Tegaskan Komitmen Kawal Persoalan Hukum dan Isu Strategis Daerah hingga Nasional

Kendari – Setelah resmi terpilih sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Kendari Periode 2026–2027, Alfansyah, S.H. menegaskan komitmennya untuk membawa LKBHMI menjadi lembaga yang aktif dalam mengkaji, mengawal, dan memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan hukum serta isu strategis yang berkembang, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Kepemimpinan baru LKBHMI Cabang Kendari akan diarahkan untuk memperkuat fungsi lembaga sebagai pusat kajian hukum, pengembangan kapasitas kader, serta ruang advokasi terhadap berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan hukum.

Alfansyah menyampaikan bahwa perkembangan Sulawesi Tenggara saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari persoalan investasi, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, perlindungan masyarakat, hingga penegakan hukum. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, untuk memberikan gagasan dan pengawasan yang konstruktif.

"LKBHMI harus mengambil peran strategis dalam membaca berbagai persoalan yang terjadi di daerah maupun nasional. Kita tidak hanya berbicara tentang teori hukum, tetapi bagaimana ilmu hukum itu mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjawab persoalan masyarakat," ujar Alfansyah.

Ia menegaskan, ke depan LKBHMI Cabang Kendari akan memperkuat tradisi kajian melalui forum diskusi, penelitian hukum, kajian kebijakan publik, serta penyampaian rekomendasi terhadap isu-isu yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Selain itu, LKBHMI juga akan fokus meningkatkan kualitas kader melalui berbagai pelatihan, seperti legal drafting, analisis kebijakan, advokasi hukum, teknik pendampingan masyarakat, hingga penguatan kemampuan berbicara di ruang publik agar kader memiliki kompetensi yang mampu bersaing secara profesional.

"Penguatan kapasitas kader menjadi salah satu prioritas utama. Kita ingin melahirkan kader hukum yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi mampu melakukan analisis, memberikan solusi, dan hadir bersama masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum," jelasnya.