Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) menilai kondisi Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini berada dalam titik krisis kepercayaan publik yang serius.

Momentum kunjungan Wakapolri di Bumi Anoa Sultra dipandang sebagai saat yang tepat untuk menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja Polri yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Pengurus BADKO HMI Sultra, Muh. Alim Fathur, menegaskan bahwa berbagai kasus yang terjadi sepanjang 2025–2026 bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan persoalan mendasar dalam tubuh kepolisian.

Publik terus disuguhi kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan. Ini bukan sekadar persoalan oknum, tetapi menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembinaan internal dalam institusi Polri, tegasnya.

BADKO HMI Sultra menyoroti sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, di antaranya:

1. Kematian Affan Kurniawan dalam pengamanan aksi demonstrasi yang menunjukkan lemahnya pendekatan humanis aparat.
2. Penembakan terhadap pelajar Bertrand Eko Prasetyo di Panakkukang, Makassar, yang diduga melibatkan oknum aparat dan menimbulkan keresahan luas di masyarakat.
3. Dugaan keterlibatan oknum dalam kasus narkoba, yang merusak integritas institusi penegak hukum.
4. Praktik tebang pilih penegakan hukum serta intimidasi terhadap jurnalis, yang mencederai prinsip keadilan dan demokrasi.
5. Menurutnya, rangkaian peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa reformasi Polri masih jauh dari harapan masyarakat.

Jika tidak ada langkah konkret dan menyeluruh, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Ini tidak bisa dibiarkan, lanjut Muh. Alim Fathur.

Sebagai bentuk sikap, BADKO HMI Sultra menyampaikan tuntutan:

1. Mendesak evaluasi total terhadap kinerja Polri di seluruh tingkatan.
2. Menuntut pengusutan tuntas, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh kasus yang melibatkan aparat.
3. Mendesak jaminan perlindungan terhadap warga sipil, khususnya dalam situasi demonstrasi.
4. Mendorong penguatan pengawasan internal dan eksternal yang independen.
5. Menegaskan pentingnya pemulihan integritas dan profesionalisme Polri.

BADKO HMI Sultra menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Kami berharap institusi Polri benar-benar melakukan pembenahan yang serius, terbuka, dan berkelanjutan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat, tutup